METROBRATA UTAMA (Palangka Raya) – WALHI Se-Kalimantan menyoroti kerusakan ekologis yang terus berlangsung di pulau ketiga terbesar di dunia ini, menurut mereka, dalam satu dekade terakhir, hampir sepertiga wilayah pulau ini mengalami kerusakan akibat ekspansi industri ekstraktif serta perubahan fungsi lahan yang masif.
Berdasarkan data WALHI periode 2015-2025, sebanyak 33,59 persen wilayah Kalimantan telah mengalami penghancuran ekosistem, dalam rentang waktu tersebut, pulau ini kehilangan rata-rata 412.790 hektare hutan tropis setiap tahun, kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal.
Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengungkapkan bahwa ekspansi industri ekstraktif dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menempatkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan angka deforestasi tertinggi di Indonesia pada 2025, mencapai 56.900 hektare.
“Kondisi tersebut tidak terlepas dari luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai 15,3 juta hektare, di mana lebih dari 60 persen lahannya telah dibebani berbagai izin konsesi perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah, perlindungan terhadap rakyat tidak cukup dengan program pembangunan, tetapi harus diwujudkan melalui jaminan keamanan atas wilayah kelola masyarakat,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Dalam catatan WALHI Kalimantan Tengah, sedikitnya terdapat 401 konflik sosial yang belum terselesaikan sepanjang periode 2004-2025, konflik tersebut banyak berkaitan dengan sengketa lahan, tumpang tindih perizinan, hingga perampasan ruang hidup masyarakat.
Di sisi lain, dampak ekologis juga semakin nyata, WALHI mencatat sebanyak 221 kejadian banjir melanda Kalimantan Tengah sepanjang 2021-2025, kerusakan hutan dan gambut dinilai memperbesar risiko bencana, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengganggu fungsi daerah aliran sungai dan keanekaragaman hayati.
“Berbagai bencana yang terjadi tidak bisa hanya dipandang sebagai faktor alam, ada konsekuensi dari rusaknya bentang alam akibat kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” tegas Janang.
Konflik tenurial juga terus meningkat di berbagai provinsi di Kalimantan, WALHI mencatat sedikitnya 8 kasus konflik yang didampingi di Kalimantan Timur, 9 kasus di Kalimantan Barat, 9 kasus di Kalimantan Tengah, dan 9 kasus di Kalimantan Selatan.
Menurut WALHI, tingginya angka konflik menunjukkan masih terjadinya tumpang tindih antara wilayah kelola masyarakat dengan izin yang diberikan kepada sektor ekstraktif, WALHI pun mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan wilayah rakyat sebagai langkah penting memulihkan Kalimantan dari krisis ekologis.
(JRs-005)
