METROBRATA UTAMA (Palangka Raya) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai salah satu provinsi prioritas dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan pada musim kemarau 2026, penetapan ini didasarkan pada hasil analisis dan prediksi iklim BMKG yang menunjukkan peningkatan risiko kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
BMKG menegaskan data analisis dan prediksi iklim menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan status siaga darurat kekeringan, namun, kewenangan penetapan status darurat tetap berada pada masing-masing pemerintah daerah, sementara BMKG berperan sebagai penyedia informasi iklim yang bersifat otoritatif untuk mendukung pengambilan keputusan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri, menjelaskan informasi yang disampaikan mencakup kondisi curah hujan, tingkat kekeringan, serta prediksi cuaca ke depan, Data tersebut kemudian digunakan berbagai pihak, termasuk BPBD, Kementerian Pertanian, dan instansi teknis lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan dampak musim kemarau.
“Dukungan data iklim sangat penting terutama bagi daerah sentra pangan yang mulai mengalami tanda-tanda kekurangan air irigasi pada puncak musim kemarau, selain untuk antisipasi kekeringan, data tersebut juga digunakan dalam kesiapsiagaan karhutla di sejumlah wilayah prioritas nasional, Kalimantan Tengah menjadi prioritas kesiapsiagaan karhutla tahun ini,” kata Fachri dikutip dari laman BMKG, Rabu (10/6/2026).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan diketahui menggunakan data BMKG untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan karhutla di enam provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan sejak 2015 penanganan karhutla telah bergeser ke pendekatan pencegahan dengan memanfaatkan data iklim, salah satu langkah yang dilakukan adalah pemantauan fluktuasi muka air tanah di lahan gambut serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca jika diperlukan, untuk meningkatkan kelembapan lahan.
BMKG mencatat hingga akhir Mei 2026, wilayah terdampak kekeringan telah meluas ke 200 zona musim atau sekitar 11,83 persen wilayah daratan Indonesia, pada Juni 2026, wilayah kering diperkirakan meningkat signifikan hingga mencakup 31,6 persen daratan, termasuk sebagian Pulau Kalimantan dan wilayah selatan DKI Jakarta.
Memasuki Juli 2026, kondisi kemarau diperkirakan meluas ke berbagai wilayah lain seperti Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Di sisi lain, BMKG juga mencatat adanya anomali lokal di beberapa wilayah yang justru mengalami kondisi lebih basah dari normal akibat faktor topografi, seperti di Bengkulu, sebagian wilayah Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.
“BMKG berharap seluruh data dan prediksi iklim ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi, menjaga ketahanan pangan, serta mencegah dampak karhutla selama musim kemarau 2026,” ujarnya.
(JRa-005)
